MUARA ENIM – Saat ini berbagai instansi pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang tergabung dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum seluruhnya menerapkan kebijakan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Muara Enim Ika Wahyu Hindaryati, saat kegiatan Workshop P4GN, bertempat di Hotel Grand Zuri Muara Enim, Senin (06/08/2018).
“Saya mengajak instansi pemerintah atau OPD di Muara Enim untuk ikut mengkampanyekan bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba,” himbau Ika.
Ika menerangkan, saat ini baru tiga OPD yang menggandeng BNNK untuk melakukan tes urine. Sedikitnya jumlah ini, ungkapnya, karena masalah anggaran dana. Namun beberapa OPD rutin mengundang BNNK untuk mensosialisasikan P4GN.
“Kita berharap masing-masing OPD menyiapkan anggaran untuk sosialisasi bahaya narkoba, pembentukan satgas anti narkoba hingga tes urine secara mandiri. Kita juga himbau agar bisa mengimplementasikan, jadi bukan hanya ngomong tapi langsung action di masing-masing OPD, sehingga masalah narkoba bisa diatasi secara bersama,” ucapnya.
Pihaknya, lanjut Ika, akan terus melakukan himbauan dan sosialisasi agar semua OPD melaporkan jika dirasa pegawainya ada yang terlibat narkoba agar mendapatkan rehabilitasi.
“Secara akumulatif, hingga saat ini sudah lebih dari 100 orang baik pegawai pemerintah maupun swasta yang melapor ke BNNK untuk mendapat rehabilitasi. Semua yang melapor akan kami jaga privasinya,” ucap Ika.
Sementara itu, Penjabat Bupati Muara Enim Teddy Meilwansyah melalui Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik Azmirin Zubaidi mengatakan, masalah narkoba adalah masalah global dan lintas sektoral. Untuk itu, dirinya sangat menyambut baik dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan BNNK Muara Enim.
Pihaknya juga tak ingin narkoba merusak pembangunan di Muara Enim. Untuk itu, mulai dari penerimaan pegawai semua yang ikut wajib bebas penyalahgunaan narkoba.
“Bahkan kedepan kita upayakan, dalam penerimaan siswa itu disyaratkan harus lulus tes narkoba,” imbuhnya.
Pemkab Muara Enim, lanjutnya, juga akan berupaya agar dapat melaksanakan tes urine bagi semua OPD. Untuk masalah dana, tidak harus bergantung dengan APBD. Karena bisa didapat dari CSR.
“Saya berharap semua pegawai Pemkab Muara Enim bersih dari narkoba. Apabila terlibat penyalahgunaan, lanjutnya, akan dibina dan direhabilitasi. Apabila tidak bisa dibina, jurus pamungkasnya ya diistirahatkan,” pungkasnya. (Sw)
No Responses