MUARA ENIM – Perhelatan akbar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Muara Enim 2018 telah lama usai. Keberhasilan dan kesuksesan Pilkada tersebut salah satunya tidak terlepas dari peran Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditingkat desa.
Namun, sejak bulan Maret sampai Juli 2018, honor mereka tak kunjungi dibayarkan. Terkait hal tersebut, puluhan PPS tingkat desa se-Kecamatan Kota Muara Enim Kabupaten Muara Enim mendatangi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Muara Enim untuk mempertanyakan hak mereka, Kamis (16/08/2018).
Salah satu anggota PPS Umar kepada Kabarmuaraenim.com mengatakan, mereka sudah tidak menerima honor yang seharusnya mereka terima sejak Maret hingga hari ini (kemarin, red). Karena itu kedatangan mereka untuk minta kejelasan dari KPUD Muara Enim.
“Kami sangat menyayangkan kepada pihak terkait yang belum membayar upah atau gaji kami, padahal kami sudah bekerja siang dan malam demi kelancaran pelaksanaan pemilu yang sudah berjalan,” tutur Umar.
Mereka, lanjut Umar, sangat membutuhkan uang tersebut untuk biaya hidup keluarga. Apalagi sekarang ini, banyak biaya yang harus dikeluarkan seperti untuk keperluan anak sekolah dan menghadapi lebaran Idul Adha ini.
“Selain gaji atau honor kami yang belum dibayar. Uang belanja untuk kebutuhan kesektariatan juga belum di bayar,” ucapnya.
Senada dikatakan anggota PPS lainnya yang enggan disebutkan namanya mengatakan, mereka meminta kepada KPUD Muara Enim untuk segera mengambil sikap dan menyelesaikan permasalahan ini.
“Kita ini kerja kolektif. Dan apabila ada satu bagian saja yang bermasalah otomatis akan mempengruhi semuanya. Apalagi ini masalah keuangan. Kami berharap KPUD bisa segera menyelesaikan hal ini,” tukasnya.
Persoalan ini, terangnya, bukan hanya honor PPS Kecamatan Kota Muara Enim saja yang belum dibayar. Namun, hampir semua anggota PPS se-kabupaten Muara Enim juga belum dibayar.
Terkait permasalahan tersebut, Sekertaris KPUD Muara Enim Suryadi mengatakan, mengenai keterlambatan pembayaran honor PPS disebabkan Surat Keputusan (SK) pencairan yang harusnya sudah ditandatangani dan bisa dicairkan masih dalam proses di Pemkab Muara Enim.
Komisioner KPUD Muara Enim Ahyaudin SE saat menerima kedatangan PPS se- Kecamatan Kota Muara Enim
“Kalau uangnya sudah ada di rekening KPUD Muara Enim. Tapi, SK pencairan masih belum ditandatangani oleh Bupati. Jadi belum bisa kami cairkan. Secepatnya setelah ditanda tangani pasti segera kami berikan hak mereka,” terang Suryadi.
Disamping itu, jelas Suryadi, selain permasalahan SK yang belum ditanda tangani. Salah satu yang membuat pembayaran kepada PPS terlambat adalah usulan kesekertariatan dari PPK juga terlambat masuk ke KPUD dan yang ini juga menjadi kendala pencairan.
“Kita juga belum bisa membayarkan honor mereka sesuai dengan apa yang kita tanyakan kepada KPU Sumsel, bahwa ditakutkan adanya penerimaan honor yang double. Namun, sekarang saat kami tanyakan kembali ke KPU Sumsel sudah bisa dibayarkan,” pungkasnya seraya menambhakan bahwa masalah keuangan tidak ada masalah.
Sementara itu, Ketua KPUD Muara Enim Rohani SH melalui Komisioner KPUD Divisi Tekhnis Ahyaudin menambahkan, permasalahan ini tidak semata-mata hanya di KPUD Muara Enim. Tapi juga dari tingkat kecamatan yang belum menyerahkan nama-nama kesekretariatan juga jadi penghambat.
“Mereka jangan hanya menuntut hak saja, tapi juga mereka harus menyelesaikan kewajiban mereka. Seperti laporan pertanggung jawaban masih ada yang belum menyerahkan. Mungkin ini salah satu penyebab terhambatnya pembayaran honor mereka,” pungkasnya. (Kalbadri)
No Responses