Sempurnakan GDPK Periode 2021 – 2046, Pemkab Muara Enim Gandeng UPI

Foto : Suasana pertemuan Pemkab Muara Enim melalui DPPKB dengan UPI dalam membahas GDPK Periode 2021 – 2046

MUARA ENIM – Guna menyempurnakan penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Muara Enim periode 2021 – 2046.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggandeng Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Jawa Barat yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan (PKS).

Kerjasama tersebut, ditanda tangani langsung oleh Kadin PPKB Kabupaten Muara Enim H Rinaldo dengan Direktur Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan UPI Yadi Ruyadi, bertempat di Ruang Rapat Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan UPI, Jum’at (12/08/2022).

Kadin PPKB Kabupaten Muara Enim H Rinaldo mengatakan, penyusunan GDPK telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, dimana dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan 5 pilar pembangunan dibidang kependudukan yaitu Pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan kualitas penduduk, Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, Pembangunan keluarga berkualitas.

“Lalu, penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan, yang harus menjadi bagian dari isi Grand Design Pembangunan Kependudukan, sebagai arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan di Kabupaten Muara Enim dan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan perlu dilaksanakan penyusunan dokumen grand desain pembangunan kependudukan,” terang Rinaldo.

Lebih lanjut, Rinaldo mengatakan, dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, tidak dapat disangsikan bahwa penduduk dan dinamikanya mempunyai peran yang sangat penting.

“Penduduk merupakan manusia itu sendiri sedangkan dinamikanya merupakan segala hal yang berkaitan dengan penduduk. Dengan demikian pada hakikatnya segala macam aspek perencanaan pembangunan harus mengacu dan berdasarkan pada situasi kependudukan yang sedang terjadi,” jelasnya.

Mengapa? lanjutnya, Penduduk merupakan penerima manfaat utama dari pembangunan, sehingga tidaklah berlebihan apabila situasi kependudukan mempunyai keterkaitan yang erat dengan pembangunan.

Apalagi jumlah, struktur, persebaran, dan pertumbuhan penduduk mempunyai dampak pada berbagai aspek pembangunan seperti sosial, ekonomi, budaya, pangan, energi, lingkungan, politik dan keamanan serta berbagai aspek pembangunan lainnya.

Lebih lanjut, menurutnya, dan sebaliknya aspek-aspek pembangunan tersebut secara resiprokal juga mempunyai pengaruh terhadap situasi kependudukan baik yang sedang terjadi sekarang ataupun di masa depan.

“Untuk menyempurnakan hal tersebutlah kita  menggandeng UPI dalam penyusunan GDPK Kabupaten Muara Enim ini dengan harapan semoga hasil dari PKS ini dapat menjadi panduan sebagai arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan di Kabupaten Muara Enim untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan selain dari mencapai kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan UPI Yadi Ruyadi mengatakan, pihaknya akan bekerja semaksimal mungkin memberikan yang terbaik guna menyempurnakan GDPK Kabupaten Muara Enim ini.

“Karena ini menyangkut pertumbuhan (kualitas) penduduk yang  menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan Kabupaten Muara Enim dan bangsa kedepan,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda, Kadin Kominfo, Kabag Kerjasama, dan Kabag Hukum Setda Kabupaten Muara Enim. (Kalbadri)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan