MUARA ENIM, Kapolres Muara Enim, AKBP Hendra Gunawan SIK MSi memimpin rapat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), bertempat di ruang Aula Mapolres Muara Enim, Senin (20/6/2016). Turut hadir Waka Polres Kompol Ari Mujiono, Kabag Ops Kompol Zulkarnain dan para Kasat Fungsi Polres Muara Enim.
Acara ini diikuti oleh beberapa perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI seperti PT. Cipta Future (CIFU), PT.PN VII SULI, PT. Musi Hutan Persada (MHP), PT. Global Blosum Sumatera (GBS) PALI, PT. Roempun Enam Bersaudara (R6B) dan PT Laras Karya Kahuripan (LKK), serta BPBD Kabupaten PALI dan BPBD Kabupaten Muara Enim.
Kapolres dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla menyampaikan PT. MHP akan dijadikan sebagai tolak ukur standarisasi perusahaan dalam penanganan Karhutla.
“Personel yang terlibat dalam pemadaman api di perusahaan-perusahaan harus dibina baik yang periodik, temporary maupun insidentil. Dilatih secara teori dan praktek agar mengetahui tugas dan perannya di regu atau team di perusahaan tersebut,” kata Kapolres.
Dikatakan, perlunya optimalisasi sarana pendukung seperti membuat parit, tower pemantau, tempat penampungan air. Dan, jika ada loncatan api yang berada di tengah-tengah lahan perkebunan, maka harus ada akses jalan untuk menuju ke lokasi loncatan api tersebut.
Kapolres yang baru menjabat seminggu ini juga meminta untuk perusahaan-perusahaan yang ada agar memberdayakan masyarakat disekitar perusahaan seperti berdayakan masyarakat peduli api, bentuk masyarakat pengawas api serta masyarakat pemadam api.
“Masyarakat sekitar agar difasilitasi dan dilatih. Sehingga nantinya mereka bisa bekerja sama dengan perusahaan, pemerintah serta Kapolsek untuk mengadakan simulasi penanggulangan karhutla. Berilah penghargaan kepada masyarakat yang aktif melaporkan adanya titik api,” ujar Kapolres AKBP Hendra Gunawan.
Sementara itu, Kabag Ops Kompol Zulkarnain didampingi Kasubbag Humas Polres Muara Enim, Iptu Arsyad menambahkan perusahaan yang berpotensi Karhutla diminta agar menyiapkan mesin pompa yang efektif yang sesuai dengan standarisasi.Penanggulangan Karhutla akan sulit berjalan jika tidak ada anggaran. Oleh karena itu, anggaran dari Pemerintah Daerah bisa dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanggulangan Karhutla.
”Kita berharap adanya sinergitas antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah daerah. Seperti dengan aksi prevemtif (himbauan, penyuluhan), lalu juga preventif (mengontrol, memantau dan mengawasi) serta refresif (untuk memberikan efek jera) kepada masyarakat,” pungkasnya.(Kalbadri)
No Responses